Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi momok yang meresahkan masyarakat, terutama para pelaku usaha. Baru-baru ini, tujuh oknum ormas di Tangerang berhasil diamankan pihak kepolisian. Mereka ditangkap karena diduga melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di wilayah tersebut. Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan merugikan ini.
Penangkapan ini berawal dari laporan para sopir truk yang merasa keberatan dengan pungutan tak resmi yang diminta oleh oknum ormas tersebut. Modus operandi yang digunakan cukup beragam, mulai dari meminta uang keamanan hingga “jasa” pengawalan. Para sopir seringkali merasa terintimidasi dan tidak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut demi kelancaran perjalanan.
Kasus semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Berbagai daerah juga kerap melaporkan adanya pungli yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini tentu saja merusak iklim investasi dan bisnis, serta menimbulkan kerugian besar bagi para pengusaha dan pengemudi. Tindakan tegas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas setiap oknum ormas atau individu yang terlibat dalam praktik pungli. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menjadi korban pungli. Kerahasiaan pelapor akan dijamin demi kenyamanan dan keamanan.
Dampak pungli tidak hanya dirasakan oleh sopir truk, tetapi juga konsumen. Biaya tambahan akibat pungli bisa saja dibebankan pada harga barang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, memberantas pungli adalah upaya bersama untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan efisien bagi semua pihak.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dalam pengawasan wilayah rawan pungli. Patroli rutin dan operasi tangkap tangan dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah dan menindak pelaku. Edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka juga penting agar tidak mudah menjadi korban pemerasan.
Keberadaan oknum ormas yang mencoreng nama baik organisasi masyarakat perlu disikapi dengan serius. Organisasi masyarakat seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan, bukan sebaliknya. Penting bagi ormas untuk menertibkan anggotanya dan memastikan tidak ada praktik ilegal yang dilakukan atas nama organisasi.
Peran serta aktif masyarakat sangat vital dalam memberantas pungli. Jangan takut untuk melaporkan tindakan ini melalui saluran resmi yang tersedia. Semakin banyak laporan, semakin mudah bagi aparat untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik pungli.