Dalam Islam, pencatatan hutang secara tertulis adalah sebuah anjuran kuat, bahkan perintah yang sangat ditekankan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip penting untuk menjaga kejelasan transaksi dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Ayat Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 secara spesifik memerintahkan umat Muslim untuk mencatat setiap transaksi hutang piutang, menunjukkan betapa sentralnya masalah ini.
Perintah dalam Al-Qur’an ini menekankan bahwa harus dilakukan dengan jelas. Ini meliputi penetapan jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan yang disepakati, serta kondisi atau kesepakatan lainnya yang relevan. Kejelasan ini sangat penting agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama dan tidak ada ruang untuk salah tafsir di masa depan.
Selain dicatat secara tertulis, juga dianjurkan untuk disaksikan oleh saksi-saksi. Keberadaan saksi berfungsi sebagai penguat dan bukti tambahan jika terjadi sengketa. Para saksi diharapkan adalah orang-orang yang adil dan dapat dipercaya, yang dapat memberikan keterangan objektif jika diperlukan di kemudian hari.
Tujuan utama dari pencatatan hutang ini adalah untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat. Baik pemberi maupun penerima hutang memiliki hak yang harus dilindungi. Dengan adanya catatan tertulis dan saksi, risiko lupa, salah paham, atau bahkan pengingkaran hutang dapat diminimalisir secara signifikan. Ini adalah bentuk menjaga amanah.
Pencatatan hutang juga menjadi pengingat bagi peminjam akan kewajibannya untuk melunasi hutang tepat waktu. Bagi pemberi pinjaman, ini adalah bukti yang sah jika terjadi keterlambatan atau pengingkaran. Dalam sistem keuangan syariah, di mana hutang adalah bentuk tolong-menolong, kejelasan ini esensial untuk membangun kepercayaan.
Ayat Al-Qur’an yang memerintahkan pencatatan hutang ini menunjukkan visi Islam yang jauh ke depan dalam masalah muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Meskipun pada zaman itu literasi belum merata, perintah ini menggarisbawahi pentingnya dokumentasi sebagai pilar keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
Meskipun pencatatan hutang adalah anjuran, dalam praktik modern, ini telah menjadi praktik standar dalam setiap transaksi finansial. Bank, lembaga pembiayaan, atau bahkan transaksi personal dengan jumlah besar, selalu melibatkan dokumentasi tertulis untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.