Aktivitas pengerukan sumber daya laut menggunakan jaring pukat harimau oleh armada besar kembali memicu ketegangan hebat di kawasan perairan tangkap nelayan kecil. Penggunaan alat tangkap Kapal Trawl tersebut dinilai merusak terumbu karang serta menguras seluruh bibit ikan hingga ke dasar laut secara tidak bertanggung jawab. Para nelayan tradisional mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan harian secara drastis sejak maraknya operasi armada komersial besar tersebut di wilayah perairan mereka. Warga pesisir menuntut dinas kelautan dan pihak kepolisian perairan untuk melarang penuh pengoperasian alat tangkap perusak tersebut.
Ketegangan di tengah laut kerap kali terjadi saat armada kecil berusaha mengusir armada pukat harimau yang memasuki area tangkap di bawah 12 mil laut. Penggunaan instrumen jenis Kapal Trawl jelas melanggar regulasi perikanan nasional yang bertujuan melindungi ekosistem laut serta nelayan skala kecil. Perwakilan nelayan mendatangi kantor DPRD setempat untuk menyerahkan tuntutan penegakan hukum tegas terhadap para pemilik armada pukat harimau yang membandel. Warga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi laut jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata di lapangan.
Pihak satpol airud bersama kementerian kelautan dan perikanan berjanji akan mengintensifkan patroli keamanan di jalur perairan rawan konflik tangkap tersebut. Penindakan atas maraknya Kapal Trawl ini akan dilakukan berupa penyitaan armada kapal serta proses pidana bagi kapten dan pemilik kapal yang terbukti melanggar hukum. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak nelayan tradisional serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bawah laut dari kerusakan permanen. Dukungan teknologi pemantauan satelit akan dimaksimalkan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal besar.
Tokoh masyarakat pesisir mengimbau para nelayan lokal untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri di tengah laut demi mencegah terjadinya konflik berdarah. Penyelesaian sengketa ruang tangkap laut harus dilakukan melalui koridor hukum yang sah dan damai demi menjaga kondusivitas wilayah pesisir. Pemerintah daerah juga berjanji akan memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan kecil guna meningkatkan kapasitas produksi ikan mereka. Keseimbangan antara efisiensi industri dan keadilan bagi nelayan kecil harus ditegakkan.
Operasi pembersihan perairan dari penggunaan pukat harimau diharapkan dapat memulihkan populasi ikan serta memperbaiki ekosistem terumbu karang yang sempat rusak. Kepastian hukum di wilayah perairan akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan tradisional saat melaut mencari nafkah. Pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan laut nusantara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Laut yang lestari merupakan kunci utama ketahanan pangan dan ekonomi masa depan bangsa.