Bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, konsep pensiun yang stabil seringkali merupakan mimpi yang sulit dijangkau. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh ketidakpastian pendapatan, yang membuat tabungan formal untuk masa depan hampir mustahil. Oleh karena itu, harapan mereka akan Jaminan Hari Tua sangat bergantung pada intervensi dan program perlindungan sosial yang didukung oleh negara.
Mekanisme Jaminan Hari Tua yang ada di Indonesia, seperti BPJS Ketenagakerjaan, umumnya lebih mudah diakses dan diwajibkan bagi pekerja formal. Namun, mayoritas masyarakat miskin bekerja di sektor informal, di mana kepesertaan seringkali bersifat sukarela dan terhambat oleh keterbatasan finansial harian. Kesenjangan ini menciptakan kerentanan fiskal yang besar di masa tua.
Perlindungan sosial menjadi tulang punggung bagi kelompok rentan ini. Program seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk lansia miskin, meskipun nominalnya kecil, memainkan peran vital dalam memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Program ini memberikan rasa aman minimal, mengurangi beban keluarga, dan secara efektif berfungsi sebagai lapisan pertama Jaminan Hari Tua non-kontributif.
Idealnya, Jaminan Hari Tua yang kuat untuk masyarakat miskin harus bersifat universal. Ini berarti setiap warga negara, tanpa memandang status pekerjaan formal mereka, harus menerima manfaat pensiun dasar yang didanai oleh pajak. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di usia senja.
Tantangan terbesar dalam mewujudkan jaminan yang lebih adil adalah pendanaan. Memperluas cakupan jaminan pensiun memerlukan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi sistem pajak dan peningkatan efisiensi belanja publik sangat diperlukan untuk memastikan kelayakan finansial program Jaminan Hari Tua yang inklusif.
Program subsidi silang atau insentif iuran juga dapat membantu. Pemerintah dapat memberikan subsidi iuran bagi pekerja informal berpenghasilan rendah yang ingin menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menanggung sebagian biaya, pemerintah mendorong mereka untuk membangun sendiri dana pensiun, mengurangi ketergantungan penuh pada bantuan sosial.
Edukasi dan sosialisasi program juga krusial. Banyak masyarakat miskin yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara mengakses program pensiun sukarela. Upaya sosialisasi yang masif dan menggunakan bahasa yang sederhana perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang.